Kolaka, 22 Oktober 2020
Bertempat di Ruang Command Center Diskominfo Kab. Kolaka, Menyusuli Radiogram Dirjen Bina Bangda Nomor 005/4023/Bangda tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 secara Virtual.
Rapat Koordinasi ini mengundang Gubernur, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Bupati Kab. Kolaka H. Ahmad Safei,SH.,MH dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Drs. Wardi,M.Si dan di ikuti Pimpinan OPD lainnya. Kamis (22/10/2020)
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya menjelaskan bahwa pada Tahun 2020 dengan di lihat angka Inflasi yang relatif rendah itu menggambarkan bahwa sisi permintaan perlu terus di dorong, untuk itu Langkah-langkah Pemerintahan untuk terus melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan terus dilakukan.
“Kami berterimakasih Bapak Menko Perekonomian dalam memonitor pelaksanaan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional, saya harap menentukan tidak hanya dari sisi Masyarakat yang pada akhirnya akan menerjemahkan dalam bentuk Konsumsi namun juga dari sisi kegiatan Ekonomi dunia usaha yaitu dari sisi Investasi, karena kegiatan Investasi juga mengalami penurunana yang cukup dalam pada Quartal ke 2” ujarnya
Beberapa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang berkaitan dengan usaha yang menjadi perhatian pada siang hari ini adalah, Bantuan Pemerintah untuk sosial dengan total jumlah yang di alokasikan lebih dari Rp 203,9 T.
“Saya melihat dari sisi Kesehatan 30,4 Triliun Rupiah belanja Kesehatan ditingkat Daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September baru 13,3 T yang dibelanjakan, untuk jadi pengalaman sosial di daerah dari Anggaran 22,8 T baru 11,7 T atau sekitar 51% masih ada 3 bulan yang berarti 49% seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah” jelasnya
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa, pada saat Pandemi pembelanjaan terpenting adalah pemerintah sedangkan masyarakat perlu bantuan butuh dukungan dan semua terdampak.
“Saya sangat mengapresiasi kepada daerah yang pendapatannya baik dan belanjaanya baik, tetapi ada juga yang pendapatannya rendah karena kurang inovatif dan kemudian belanjaanya juga rendah, dengan menanggapi hal ini Inspektorat, jendral dan kemendagri akan turun ke daerah yang kurang mengalokasikan pembelanjaan APBD TA 2020 untuk melihat kemana dana itu, dan kenapa tidak di realisasikan dengan baik” ucapnya
SUMBER : DINAS KOMINFO KAB.KOLAKA 2020
